Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan melalui bertugas untuk menjaga Indonesia melalui mengumpulkan pajak.
Wamenkeu menjelaskan peran kebijakan pajak untuk mendorong perekonomian dapat melalui dua jalur.
Pertama, mengumpulkan pajak, lalu masuk ke kas negara, kemudian digunakan untuk belanja negara.
Peran kebijakan pajak yang kedua dengan tidak mengumpulkan pajak karena memberikan insentif pajak dengan tujuan memberikan dampak ke perekonomian.
“Mungkin sekitar 1,5 persen dari PDB, Rp250 triliunan setiap tahun tidak kita ambil, insentif. Dan itu kita yakini Rp250 triliunan yang tidak jadi diambil itu sebenarnya memiliki dampak ekonomi,” kata Wamenkeu.
Dengan dua cara tersebut, Wamenkeu meyakini kebijakan pajak akan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yakni melalui penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan ekonomi hijau dan UMKM, serta hilirisasi sumber daya alam.
Wamenkeu meminta agar DJP juga terus menjalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Di sisi lain, Wamenkeu berharap pimpinan DJP mampu mengubah mindset 46 ribu pegawai ketika mengumpulkan target penerimaan pajak.
Artikel Selanjutnya:
Apakah Anda Bugar Sesuai dengan Usia?
Laptop Layar Lipat Lenovo Yoga Book 9i
Rute Kereta Panoramic yang Layani 1.613 Pelanggan